peraturan menteri dalam negeri - JDIH BPK

Komisi Penyiaran Indonesia selanjutnya disebut KPI adalah lembaga yang bersifat ... (3) Pembentukan Sekretariat KPI Daerah ditetapkan dengan peraturan...

0 downloads 10 Views 29KB Size

Recommend Stories

No stories

Story Transcript


PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 19 TAHUN 2008 TENTANG PEDOMAN ORGANISASI DAN TATAKERJA SEKRETARIAT KOMISI PENYIARAN INDONESIA DAERAH DENGAN RAH MAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI DALAM NEGERI, Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 45 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas Komisi Penyiaran Indonesia Daerah perlu dibentuk Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah sebagaimana ditetapkan pada Pasal 9 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran; b. bahwa untuk kelancaran, efisiensi dan optimalisasi pelaksanaan tugas Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah, perlu ditetapkan Pedoman Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri. Mengingat

: 1. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548); 2. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2007, Tambahan Lembara Negara Repubik Indonesia Nomor 4741)

Memperhatikan : Surat pertimbangan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor B/613.1/M.PAN/2/2008 tanggal 29 Februari 2008 MEMUTUSKAN : Menetapkan : PEDOMAN ORGANISASI DAN TATAKEPJA SEKRETARIAT KOMISI PENYIARAN INDONESIA DAERAH. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Provinsi; 2. Kepala Daerah adalah Gubernur;

3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, penyelenggara pemerintahan daerah;

dan

perangkat

daerah sebagai unsur

4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 5. Perangkat Daerah adalah lembaga penyelenggaraan pemerintahan daerah;

yang

membantu

kepala

daerah

dalam

6. Komisi Penyiaran Indonesia selanjutnya disebut KPI adalah lembaga yang bersifat Independen yang ada di pusat selanjutnya disebut KPI Pusat berkedudukan di ibukota Negara dan di daerah selanjutnya disebut KPI Daerah berkedudukan di ibukota Provinsi, yang tugas dan wewenangnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran sebagai wujud peran serta masyarakat dibidang penyiaran. 7. Siaran adalah pesan atau rangkaian pesan dalam bentuk suara, gambar, atau suara dan gambar atau yang berbentuk grafis, karakter, baik yang bersifat interaktif maupun tidak, yang dapat diterima melalui perangkat penerima siaran; BAB II PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI Bagian Pertama Pembentukan Pasal 2 (1) Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi KPI Daerah, dibentuk Sekretariat KPI Daerah di Provinsi. (2) Sekretariat KPI Daerah merupakan bagian dari perangkat Daerah sebagai unsur pemberian pelayanan administratif KPI Daerah. (3) Pembentukan Sekretariat KPI Daerah ditetapkan dengan peraturan Daerah dan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri ini. Bagian Kedua Kedudukan Pasal 3 (1) Sekretariat KPI Daerah dipimpin oleh Kepala Sekretariat. (2) Kepala Sekretariat KPI Daerah secara fungsional bertanggung jawab kepada KPI Daerah dan secara administratif kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah. Bagian Ketiga Tugas, dan Fungsi Pasal 4 (1) Sekretaiat KPI Daerah mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif kepada KPI Daerah. (2) Sekretariat KPI Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan program Sekretariat KPI Daerah; b. fasilitasi penyiapan program KPI Daerah; c. fasilitasi dan pemberian pelayanan teknis KPI Daerah; d. pengelolaan administrasi keuangan, kepegawaian, perlengkapan, rumah tangga dan ketatausahaan di lingkungan KPI Daerah.

BAB III ORGANISASI Pasal 5 Sekretariat KPI Daerah terdiri dari: a. Kepala Sekretariat; b. Paling banyak 4 (empat) Subbagian. Pasal 6 Nomenklatur dan uraian tugas masing-masing Subbagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ditetapkan dalam Peraturan Gubernur. BAB IV ESELON, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN Pasal 7 (1) Kepala Sekretariat KPI Daerah jabatan Eselon III.a. (2) Kepala Subbagian pada Sekretariat KPI Daerah adalah jabatan Eselon IV.a. Pasal 8 (1) Kepala Sekretariat diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah atas usul Sekretaria Daerah. (2) Pejabat struktural eselon IV dan pegawai lainnya dilingkungan Sekretariat KPI daerah, diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah atau Pejabat lain yang diberi kewenangan oleh Kepala Daerah atas usul Kepala Sekretariat KPI Daerah. BAB V TATA KERJA Pasal 9 Dalam melaksanakan tugasnya, setiap unsur di lingkungan Sekretariat KPI Daerah wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik di lingkungan Sekretariat maupun dalam hubungannya dengan Instansi Pemerintah dan/atau Instansi lain. BAB VI PEMBIAYAAN Pasal 10 Biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan dan penyelenggaraan tugas dan fungsi Sekretariat KPI Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. BAB VII KETENTUAN LAIN - LAIN Pasal 11 Pada saat ditetapkannya peraturan ini, Provinsi yang telah membentuk Sekretariat KPI Daerah agar menyesuaikan dengan peraturan Menteri ini.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 12 Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 13-3-2008 MENTERI DALAM NEGERI, ttd H. MARDIYANTO

Life Enjoy

" Life is a reality to be experienced! "

Get in touch

Social

© Copyright 2016 - 2019 FEXDOC.COM - All rights reserved.