BAB II TINJAUAN UMUM PERJANJIAN KREDIT ... - repo unpas

KREDIT PERBANKAN DI INDONESIA. A. Perjanjian Pada ..... Dilihat dari bentuknya, umumnya perjanjian kredit perbankan .... sindikasi maupun konsorsium. ...

1 downloads 6 Views 112KB Size

Recommend Stories


BAB II TINJAUAN TENTANG PERJANJIAN PADA ... - repo unpas
Akta. Akta dibagi 2 (dua), yaitu akta otentik dan akta dibawah tangan menurut. Pasal 1867 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, berbunyi : “Pembuktian.

BAB II TINJAUAN UMUM MENGENAI TINDAK PIDANA ... - repo unpas
27 Abdu Iwahab Bakri, Hukum Benda dan Perikatan, Fakultas Hukum Unisba, 2006, ... Pengertian itikad baik menurut Abdul Wahab Bakri, yaitu pelaksanaan.

bab ii tinjauan umum tentang perkawinan dibawah umur ... - repo unpas
Abu Yahya Zakariya Al-Anshary, memberikan arti nikah menurut ..... 45 Muhammad Baqir al-Habsyi, fiqh Praktis (Seputar Perkawinan dan Warisan), Mizan,.

BAB II TINJAUAN UMUM MENGENAI KEGIATAN ... - repo unpas
otak atau mata gelap dan boros). 24 ..... Julius Bobo40 menyatakan, bahwa tujuan utama kemitraan adalah ... Julius Bobo, Transformasi Ekonomi Rakyat, PT.

BAB II TINJAUAN UMUM KURIR NARKOTIKA DALAM ... - repo unpas
hidup tertentu dan dianggap sebagai perilaku yang harus ditiadakan oleh ..... dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara palin ..... didasarkan pada sejarah dan contoh kontemporer dari standar ganda yang ...

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG LINGKUNGAN ... - repo unpas
masalah gangguan pada kesehatan pada revolusi industri, misalnya di Inggris pada zaman Raja Henry VII pada abad ke-18, umumnya kekhawatiran itu masih ...

bab ii tinjauan umum mengenai tindak pidana ... - repo unpas
Jerman, yang memisahkan perbuatan dan pertanggungjawaban pidana, menurut Kontrowicz, untuk .... Menurut Agnes Toar, yang termasuk dalam pengertian ...

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA ... - repo unpas
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM KECELAKAAN LALU. LINTAS. A. Tindak ... di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan,.

32 BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG SISTEM ... - repo unpas
Remington dan Ohlin. Mengartikan sistem peradilan pidana sebagai pemakaian pendekatan sistem terhadap mekanisme administrasi peradilan pidana dan ...

bab ii tinjauan umum tentang investasi berbasis syariah ... - repo unpas
Namun pada dasarnya kedua istilah tersebut mempunyai pengertian yang sama , ..... Semua transaksi dalam investasi harus atas dasar suka sama suka.

Story Transcript


BAB II TINJAUAN UMUM PERJANJIAN KREDIT PERBANKAN DI INDONESIA A. Perjanjian Pada Umumnya 1. Pengertian Perjanjian Pasal 1313 KUH Perdata memberikan rumusan tentang “Perjanjian” sebagai berikut : “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”. Istilah perjanjian atau kontrak dalam sistem hukum nasional memiliki pengertian yang sama. Suatu perjanjian atau kontrak memiliki unsur-unsur yaitu pihak-pihak yang kompeten, pokok yang disetujui, pertimbangan hukum, perjanjian timbal balik, serta hak dan kewajiban timbal balik. Ciri perjanjian atau kontrak yang utama ialah bahwa kontrak merupakan suatu tulisan yang memuat janji dari para pihak secara lengkap dengan ketentuan-ketentuan dan persyaratanpersyaratan serta fungsi sebagai alat bukti tentang adanya kesepakatan kewajiban. Dengan demikian, dalam perjanjian para pihak yang melakukan kontrak memiliki beberapa kehendak yaitu : a. Kebutuhan terhadap janji atau janji-janji;27 b. Kebutuhan terhadap janji atau janji-janji antara dua atau lebih pihak dalam suatu perjanjian; c. Kebutuhan terhadap janji-janji yang dirumuskan dalam bentuk kewajiban; dan

27

Subekti, Aneka Perjanjian, Bandung: Alumni 1993, hlm. 1.

34

35

d. Kebutuhan terhadap kewajiban bagi penegakan hukum. Perjanjian atau kontrak merupakan salah satu dari dua dasar hukum yang ada selain dari undang-undang yang dapat menimbulkan perikatan. Periktan adalah suatu hubungan hukum yang mengikat satu atau lebih subjek hukum dengan kewajiban-kewajiban yang berkaitan satu sama lain. 2. Syarat Sah Perjanjian Didalam hukum kontrak (Law Of Contract) Amerika, ditentukan empat syarat sahnya perjanjian, yaitu : a. Adanya Kesepakatan Kedua Belah Pihak Kesepakatan adalah persesuaian kehendak antara satu orang atau lebih dengan pihak lain. Pengertian sesuai disini adalah pernyataanya, karena kehendak itu tidak dapat dilihat/diketahui orang lain. Kehendak atau keinginan yang disimpan didalam hati, tidak mungkin diketahui oleh pihak lain dan karenanya tidak mungkin melahirkan sepakat yang diperlukan untuk melahirkan suatu perjanjian menyatakan kehendak ini tidak terbatas pada mengucapkan perkataanperkataan, ia dapat dicapai pula dengan memberikan tanda-tanda apa saja yang dapat menterjemahkan kehendak itu, baik oleh pihak yang mengambil prakarsa yaitu pihak yang menawarkan maupun pihak yang menerima penawaran28. Dengan demikian maka yang akan menjadi tolak ukur tentang tercapainya persesuaian kehendak tersebut adalah pernyataan-pernyataan yang telah dilakukan oleh kedua belah pihak. Ada lima cara terjadinya persesuaian pernyataan kehendak, yaitu dengan : 28

Firman Floranta Adonara, Aspek-Aspek Hukum Perikatan, Mandar Maju, Bandung, 2014, hlm. 76.

36

1) Bahasa yang sempurna dan tertulis; 2) Bahasa yang sempurna secara lisan; 3) Bahasa yang tidak sempurna asal dapat diterima oleh pihak lain. 4) Bahasa isyarat asal dapat diterima oleh pihak lain; 5) Diam atau membisu, tetapi asal dipahami atau diterima oleh pihak lainnya. Pada prinsipnya cara yang paling banyak digunakan oleh para pihak, yaitu dengan bahasa yang sempurna secara tertulis. Tujuan dibuatnya perjanjian secra tertulis adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang membuat perjanjian dan dapat digunakan sebagai alat bukti apabila kemudian hari timbul konflik atau sengketa. Ada empat teori yang menjawab momentum terjadinya persesuaian pernyataan kehendak, sebagai berikut : 1) Teori Ucapan Menurut teori ucapan, kesepakatan terjadi pada saat pihak yang menerima penawaran menyatakan bahwa ia menerima penawaran tersebut. Jadi, dilihat dari pihak yang menerima, yaitu pada saat baru meenjatuhkan ballpoint untuk menyatakan menerima, kesepakatan sudah terjadi. 2) Teori Pengiriman Menurut teori pengiriman, kesepakatan terjadi apabila pihak yang menerima penawaran mengirimkan telegram.

37

3) Teori Pengetahuan Teori ini berpendapat bahwa kesepakatan terjadi apabila pihak yang menawarkan mengetahui adanya penerimaan tetapi penerimaan tersebut belum diterimanya. 4) Teori Penerimaan Menurut teori penerimaan bahwa kesepakatan terjadi pada saat pihak yang menawarkan menerima langsung jawaban dari pihak lainnya. Kesepakatan merupakan syarat subjektif dari suatu perjanjian. KUH Perdata tidak memberikan penjelasan mengenai apa itu sepakat, tetapi hanya menjelaskan tentang kondisi yang menyebabkan tidak adanya kata sepakat dari para pihak yang membuatnya. KUH Perdata, menyebutkan beberapa jenis keadaan yang dapat menyebabkan suatu perjanjian terjadi cacat sehingga terancam kebatalannya, yaitu Pasal 1321, 1322, 1323, 1324, 1325, dan 1328 KUH Perdata. Pasal 1321 KUH Perdata menyatakan “Tiada suatu persetujuan pun mempunyai kekuatan jika diberikan karena kekhilafan atau diperoleh dengan paksaan atau penipuan”. Pasal ini menerangkan tentang kesepakatan yang cacat. Walaupun dikatakan tiada sepakat yang sah, tetapi tidak berarti perjanjian itu batal karena sebenarnya telah terjadi kesepakatan, hanya saja kesepakatan yang telah dicapai tersebut mengalami kecacatan karena kesepakatannya terjadi karena adanya kekhilafan, paksaan atau penipuan. Pasal 1322 KUH Perdata menyatakan

38

“kekhilafan tidak mengakibatkan batalnya suatu persetujuan, kecuali jika kekhilafan itu terjadi mengenai hakikat barang yang menjadi pokok persetujuan. Kekhilafan tidak mengakibatkan kebatalan, jika kekhilafan itu hanya terjadi mengenai diri orang yang dengannya seseorang bermaksud untuk mengadakan persetujuan kecuali jika persetujuan itu diberikan t erutama karena diri orang yang bersangkutan”29. Pasal 1323 KUH Perdata menhyatakan “Paksaan yang dilakukan terhadap orang yang mengadakan suatu persetujuan mengakibatkan batalnya persetujuan yang bersangkutan, juga bila paksaan itu dilakukan oleh pihak ketiga yang tidak berkepentingan dalam persetujuan yang dibuat itu”. Pasal 1324 KUH Perdata menyatakan “Paksaan telah terjadi apabila perbuatan itu sedemikian rupa hingga dapat melakukan seorang yang berpikir sehat, dan apabila perbuatan itu dapat menimbulkan ketakutan pada orang tersebut bahwa dirinya atau kekayaannya terancam dengan suatu kerugian yang terang dan nyata. Dalam mempertimbangkan hal itu, harus diperhatikan usia, jenis kelamin dan kedudukan orang-orang yang bersangkutan”. Pasal 1325 KUH Perdata menyatakan “Paksaan menjadikan suatu persetujuan batal, bukan hanya dilakukan terhadap salah satu pihak yang membuat persetujuan, melainkan juga bila dilakukan terhadap suami atau isteri atau keluarganya dalam garis keatas maupun kebawah”. Pasal 1328 KUH Perdata menyatakan “Penipuan merupakan suatu alasan untuk membatalkan suatu persetujuan bila penipuan yang dipakai oleh salah satu pihak adalah sedemikian rupa sehingga nyata bahwa pihak yang lain tidak akan mengadakan perjanjian itu tanpa adanya tipu muslihat. Penipuan tidak dapat hanya dikira-kira melainkan harus dibuktikan” b. Kecakapan Bertindak Kecakapan bertindak adalah kecakapan atau kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum. Perbuatan hukum adalah perbuatan yang akan menimbulkan akibat hukum. Pada dasarnya, setiap orang sepanjang tidak ditentukan lain oleh 29

Ibid, hlm.82.

39

undang-undang, dianggap cakap atau mampu melakukan perbuatan hukum yang dalam hal ini adalah membuat perjanjian. Hal ini ditegaskan dalam ketentuan Pasal 1329 KUH Perdata yang menyatakan “Setiap orang adalah cakap untuk membuat perikatan-perikatan, kecuali ia oleh undang-undang dinyatakan tidak cakap”. Orang-orang yang akan mengadakan perjanjian haruslah orang-orang yang cakap dan berwenang untuk melakukan perbuatan hukum sebagaimana yang ditentukan oleh undang-undang, yaitu orang yang sudah dewasa. Ukuran kedewasaan adalah telah berumur 21 tahun dan/atau sudah menikah. Orang yang tidak berwenang untuk melakukan perbuatan hukum adalah : 1) Anak dibawah umur; 2) Orang yang ditaruh dibawah pengampuan; dan 3) Istri (Pasal 1330 KUH Perdata), tetapi dalam perkembangannya, istri dapat melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 31 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 jo SEMA Nomor 3 Tahun 196330. Akibat hukum bagi perjanjian yang dibuat oleh pihak yang tidak cakap huku diatur dalam Pasal 1331 KUH Perdata dan Pasal 1446 KUH Perdata. c. Adanya Objek Perjanjian Objek perjanjian adalah prestasi. Prestasi adalah kewajiban debitur dan hak kreditur. Prestasi terdirri atas perbuatan positif dan negatif. Prestasi terdiri atas : 1) Memberikan sesuatu; 2) Berbuat sesuatu; dan

30

Ibid, hlm. 85

40

3) tidak berbuat sesuatu. Prestasi harus dapat ditentukan, dibolehkan dimungkinkan, dan dapat dinilai dengan uang. Beberapa ketentuan dalam KUH Perdata yang mengatur tentang objek perjanjian : 1) Pasal 1332 KUH Perdata menyatakan “hanya barang-barang yang dapat diperdagangkan saja yang dapat menjadi pokok persetujuan”. 2) Pasal 1333 KUH Perdata menyatakan “Suatu persetujuan harus mempunyai pokok suatu barang yang paling sedikit ditentukan jenisnya. Tidaklah menjadi halangan bahwa jumlah barang tidak tertentu, asal saja jumlah itu kemudian dapat ditentukan atau dihitung”. 3) Pasal 1334 KUH Perdata meenyatakan “Barang yang baru akan ada dikemudian hari dapat menjadi pokok suatu persetujuan”. d. Adanya Kausa Yang Halal Dalam Pasal 1320 KUH Perdata, tidak dijelaskan pengertian kausa yang halal (oorzaak) didalam Pasal 1337 KUH Perdata, hanya disebutkan kausa yang terlarang. Suatu sebab adalah terlarang apabila bertentangan dengan undangundang, kesusilaan dan ketertiban umum. beberapa ketentuan didalam KUH Perdata tentang sebab-sebab yang dilarang, yaitu : 1) Pasal 1335 KUH Perdata menyatakan “suatu perjanjian tanpa sebab atau suatu telah dibuat karena suatu sebab yang palsu atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan”. 2) Pasal 1337 KUH Perdata menyatakan “Pasal ini pada dasarnya hanya mempertegas kembali mengenai salah satu syarat objektif dari keabsahan

41

perjanjian, yaitu mengenai sebab yang halal dimana apabila suatu perjanjian bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum, maka perjanjian tersebut tidak mempunyai kekuatan atau yang lazim disebut batal demi hukum”31. 3. Asas-Asas perjanjian Didalam teori hukum diakui bahwa sumber hukum mencakup tidak saja perundang-undangan, kebiasaan, dan putusan pengadilan, tetapi juga asas-asas hukum. Hukum tidak semata-mata terwujud, agar aturan tidak sekedar termanifestasikan sebagai rangkaian huruf mati, maka aturan-aturan tersebut harus ditafsirkan. Disini muncul pentingnya peran asas hukum sebagai sumber hukum. Bahkan sebagian besar dari peraturan hukum mengenai perjanjian bermuara dan mempunyai dasar pada asas-asas hukum, yaitu : “Asas-asas hukum sebagai norma-norma penguji yang fundamental adalah pokokpokok pikiran yang melandasi sistem hukum yang nyata berfungsi sebagai hukum positif”.32 Asas-asas hukum secara reflektif melekatkan perkaitan antara nilai-nilai, pokok-pokok pikiran, perlibatan moril dan susila pada satu pihak yang hukum positif pada pihak lain. Asas hukum secara umum menunjuk pada dasar pemikiran, dasar ideologis dari ketentuan hukum. Fungsi asas hukum ialah untuk sejauh mungkin menjaga dan mewujudkan standar nilai atau tolak ukur tersembunyi didalam atau melandasi norma-norma,

31

Ibid, hlm. 86. Harllen Budiono, Asas Keseimbangan Bagi hukum Perjanjian Indonesia, Hukum Perjanjian Berdasarkan Asas-asas Wigati Indonesia, Bandung: PT. Citra Adiya Bakti, 2006, hlm. 2. 32

42

baik yang tercakup di dalam hukum positif maupun praktik hukum. Adapun beberapa asas didalam suatu perjanjian diantaranya : a. Asas Konsensualisme (Consensualisme) Perjanjian terbentuk karena adanya perjumpaan kehendak (Consensus) dari pihak-pihak. Perjanjian pada pokoknya dapat dibuat bebas tidak terikat bentuk dan tercapai tidak secara formil, tetapi cukup melalui consensus belaka. b. Asas Kekuatan Mengikat (Verbindende Kracht Der Overeen Komst) Para pihak harus memenuhi apa yang telah mereka sepakati dalam perjanjian yang telah mereka buat. Dengan kata lain, asas ini melandasi pernyataan bahwa suatu perjanjian akan mengakibatkan suatu kewajiban hukum dan karena itu para pihak terikat untuk melaksanakan kesepakatan kontraktual. Perjanjian yang dibuat secara sah memunculkan akibat hukum dan berlaku bagi para pihak sebagai undang-undang (Pasal 1338 Ayat (1) KUH Perdata). Keterikatan suatu perjanjian terkandung didalam janji yang dilakukan oleh para pihak sendiri. c. Asas Kebebasan Berkontrak (Contracts-Vrijheid) Para pihak menurut kehendak bebasnya masing-masing dapat membuat perjanjian dan setiap orang bebas mengikatkan dirinya dengan siapapun yang ia sepakati. Pihak-pihak juga bebas menentukan cakupan isi serta pernyataan dari suatu perjanjian dengan ketentuan bahwa perjanjian tersebut tidak boleh bertentangan, baik dengan peraturan perundangundangan yang bersifat memaksa, ketertiban umum, maupun kesusilaan.

43

Adanya kebebasan untuk sepakat tentang apa saja dan dengan siapa saja merupakan hal yang sangat penting. Sebab itu pula, asas kebebasan berkontrak dicakupkan sebagai bagian dari hak-hak kebebasan manusia. Dari sudut kepentingan masyarakat, kebebasan berkontrak merupakan sebagai suatu totalitas. d. Asas Keseimbangan (Evenwichtsbeginsel) Asas keseimbangan adalah suatu asas yang dimaksudkan untuk menyelaraskan pranata-pranata hukum dan asas-asas pokok hukum perjanjian yang dikenal di dalam KUH Perdata yang berdasarkan pemikiran dari latar belakang individualisme dari salah satu pihak dan cara pikir bangsa Indonesia pada lain pihak.33 4. Berakhirnya Perjanjian Berakhirnya perjanjian diatur di dalam Bab XII Buku III KUH Perdata. Di dalam Pasal 1381 KUH Perdata disebutkan beberapa cara hapusnya suatu perjanjian yaitu : a. Pembayaran b. Penawaran tunai disertai dengan penitipan c. Pembaharuan hutang d. Perjumpaan hutang e. Percampuran hutang f. Pembebasan hutang g. Musnahnya benda yang terhutang 33

Herllien Budiono, Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2010, hlm. 29-32.

44

h. Kebatalan/pembatalan i. Berlakunya syarat batal j. Kadaluarsa atau lewat waktu Pembayaran adalah pelaksanaan atau pemenuhan perjanjian secara sukarela, artinya tidak dengan paksaan. Pada dasarnya pembayaran hanya dapat dilaksanakan oleh yang bersangkutan saja. Namun Pasal 1382 KUH Perdata menyebutkan bahwa pembayaran dapat dilakukan oleh orang lain. Dengan demikian undang-undang tidak mempersoalkan siapa yang harus membayar, akan tetapi yang penting adalah utang itu harus dibayar. Penawaran pembayaran tunai yang diikuti dengan penitipan adalah salah satu cara pembayaran untuk menolong debitur. Dalam hal ini kreditur menolak pembayaran. Penawaran pembayaran tunai terjadi jika kreditur menolak menerima pembayaran, maka debitur secara langsung menawarkan konsignasi yakni dengan menitipkan uang atau barang kepada Notaris atau panitera. Setelah itu notaris atau uang yang harus dibayarkan selanjutnya menjumpai kreditur untuk melaksanakan pembayaran. Jika kreditur menolak, maka dipersilahkan oleh notaris atau panitera untuk menandatangani berita acara. Jika kreditur menolak juga, rnaka hal ini dicatat dalam berita acara tersebut, hal ini merupakan bukti bahwa kreditur menolak pembayaran yang ditawarkan. Dengan demikian debitur meminta kepada hakim agar konsignasi disahkan. Jika telah disahkan, maka debitur terbebas dari kewajibannya dan perjanjian dianggap hapus. Pembaharuan hutang (Novasi) adalah peristiwa hukum dalam suatu perjanjian yang diganti dengan perjanjian lain. Dalam hal para pihak mengadakan

45

suatu perjanjian dengan jalan menghapuskan perjanjian lama dan membuat perjanjian yang baru. Dalam hal terjadinya perjumpaan hutang atau kompensasi terjadi jika para pihak yaitu kreditur dan debitur saling mempunyai hutang dan piutang, maka mereka mengadakan perjumpaan hutang untuk atau jumlah yang sama. Hal ini terjadi jika antara kedua hutang berpokok pada sejumlah uang atau sejumlah barang yang dapat dihabiskan dari jenis yang sama dan keduanya dapat ditetapkan serta dapat ditagih seketika. Percampuran hutang terjadi akibat keadaan bersatunya kedudukan kreditur dan debitur pada satu orang. Dengan bersatunya kedudukan debitur pada satu orang dengan sendirinya menurut hukum telah terjadi percampuran hutang sesuai dengan Pasal 1435 KUH Perdata. Pembebasan hutang terjadi apabila kreditur dengan tegas menyatakan bahwa la tidak menghendaki lagi adanya pemenuhan prestasi oleh si debitur. Jika si debitur menerima pernyataan si kreditur maka berakhirlah perjanjian hutang piutang diantara mereka. Dengan terjadinya musnah barang-barang yang menjadi hutang debitur, maka perjanjian juga dapat hapus. Dalam hal demikian debitur wajib membuktikan bahwa musnahnya barang tersebut adalah di luar kesalahannya dan barang itu akan musnah atau hilang juga meskipun di tangan kreditur. Jadi dalam hal ini si debitur telah berusaha dengan segala daya upaya untuk menjaga barang tersebut agar tetap berada seperti semula. Suatu perjanjian akan hapus jika ada suatu pembatalan ataupun dibatalkan. Pembatalan haruslah dimintakan atau, batal demi hukum. Karena jika dilihat batal demi hukum maka akibatnya perjanjian itu dianggap tidak pernah ada, sedangkan

46

dalam pembatalan, perjanjian dianggap telah ada akan tetapi karena suatu pembatalan maka perjanjian itu hapus dan para pihak kembali kepada keadaan semula. Syarat batal adalah syarat yang jika dipenuhi, menghentikan perjanjian dan membawa segala sesuatu kembali kepada keadaan semula, yaitu tidak pernah ada suatu perjanjian. Syarat ini tidak menangguhkan pemenuhan perjanjian, hanyalah mewajibkan si berpiutang mengembalikan apa yang telah diterimanya jika peristiwa yang dimaksud terjadi. Daluarsa adalah suatu upaya untuk rnemperoleh sesuatu atau untuk dibebaskan dari suatu perjanjian dengan lewatnya suatu waktu tertentu dan atas syarat-syarat yang diterima oleh undang-undang (Pasal 1946 KUH Perdata). Jika dalam perjanjian tersebut telah dipenuhi salah satu unsur dari hapusnya perjanjian sebagaimana disebutkan diatas, maka perjanjian tersebut berakhir sehingga dengan berakhirnya perjanjian tersebut para pihak terbebas dari hak dan kewajiban masing-masing. B. Pengertian Kredit Pada Umumnya 1. Pengertian Perjanjian Kredit Istilah kredit, berasal dari suatu kata dalam bahasa Latin yang berbunyi Creder, yang berarti “Kepercayaan” atau Credo, arinya “Saya Percata ”Bahwa pemberian suatu kredit terjadi, didalamnya terkandung adanya kepercayaan orang atau badan yang memberikannya kepada orang lain atau badan yang diberinya, dengan ikatan perjanjian harus memenuhi segala kewajiban yang diperjanjikan untuk dipenuhi pada waktunya. Bila transaksi kredit terjadi, maka akan dapat kita

47

lihat adanya pemindahan materi dari yang memberikan kredit kepada yang diberi kredit. Dalam pengertian umum, kredit itu didasarkan kepada kepercayaan atas kemampuan si peminjam untuk membayar sejumlah uang pada masa yang akan datang. Rolling G. Thomas, mengemukakan bahwa kepercayaan kredit atau pemberian kredit oleh kreditur itu, didasarkan kepada kemampuan debitur dalam hal mengembalikan pinjaman berikut bunganya, dan tertentu menurut estimasi analisis kredit. Sedangkan Amir R. Batubara, mengemukakan kredit itu terjadi, bila ada tenggang waktu antara pemberi kredit itu sendiri oleh kreditur, dengan saat peembayaran yang dilakukan debitur. Adapun pengertian kredit yang tercantum dalam Pasal 1 Angka 11 Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan: “Bahwa kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarrkan persetujuan dan kesepakatan pinjam-meinjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”. Dalam pengertian diatas terdapat unsur-unsur yang terkandung dalam kredit tersebut, diantaranya sebagai berikut : a. Adanya orang atau badan yang memiliki uang, barang atau jasa, dan bersedia untuk meminjamkannya kepada pihak lain. b. Adanya orang atau badan sebagai pihak yang memerlukan atau meminjam uang barang atau jasa. c. Adanya kepercayaan kreditur kepada debitur. d. Adanya janji dan kesanggupan membayar dari debitur kepada kreditur.

48

e. Adanya perbedaan waktu, yaitu perbedaan antara saat penyerahan uang, barang atau jasa, oleh kreditur dengan saat pembayaran kembali oleh debitur. f. Adanya risiko. Perjanjian kredit adalah perjanjian pokok (prinsipil) yang bersifat rill. Sebagai perjanjian yang bersifar prinsipil, maka perjanjian jaminan adalah assessor-nya. Ada dan berakhirnya perjanjian jaminan bergantung pada perjanjian pokok. Arti rill ialah bahwa terjadinya perjanjian kredit ditentukan oleh penyerahan uang oleh bank kepada nasabah debitur.34 Dilihat

dari

bentuknya,

umumnya

perjanjian

kredit

perbankan

menggunakan bentuk perjanjian baku (Standard Contract). Berkaitan dengan itu, memang dalam praktiknya bentuk perjanjiannya telah disediakan oleh pihak bank sebagai kreditur sedangkan debitur hanya mempelajari dan memahaminya dengan bank. Apabila debitur menerima semua ketentuan dan persyaratan yang ditentukan oleh bank, maka ia berkewajiban untuk menandatangani perjanjian kredit tersebut, tetapi jika debitur menolak ia tidak perlu untuk menandatangani perjanjian kredit. Perjanjian kredit ini perlu memperoleh perhatian yang khusus baik oleh bank sebagai kreditur maupun nasabah sebagai debitur, karena perjanjian kredit mempunyai fungsi yang sangat penting dalam pemberian, pengelolaan dan penatalaksanaan kredit tersebut.

34

Hermansah, Hukum Perbankan Nasional Indonesia, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005, hlm. 71.

49

Menurut Ch. Gatot Wardoyo perjanjian kredit mempunyai fungsi-fungsi sebagai berikut : a. Perjanjian kredit berfungssi sebagai perjanjian pokok; b. Perjanjian kredit berfungsi sebagai bukti mengenai batasan-batasan hak dan kewajiban diantara kreditur dan debitur; c. Perjanjian kredit berfungsi sebagai alat untuk melakukan monitoring kredit.35 Dalam perjanjian kredit perbankan pihak kreditur untuk mengurangi terjadinya suatu risiko dalam perjanjian kredit, debitur harus memberikan suatu jaminan untuk memberikan rasa yakin dan aman terhadap kreditur dalam suatu perjanjian kredit. Adapun pengertian jaminan menurut ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 23/69/KEP/DIR tanggal 28 Februari 1991 tentang Jaminan Pemberian Kredit. Bahwa yang dimaksud dengan jaminan adalah suatu keyakinan bank atas kesanggupan debitur untuk melunasi suatu kredit sesuai dengan yang diperjanjikan. Adapun menurut ketentuan Pasal 1 Butir 23 yang dimaksud dengan agunan adalah jaminan tambahan yang diserahkan nasabah debitur kepada bank dalam rangka pemberian fasilitas kredit atau pembayaran berdasarkan prinsip syariah. Tujuan dari agunan untuk mendapat fasilitas

kredit dari bank. Agunan ini diserahkan oleh debitur kepada bank.

Adapun pengertian jaminan yang lainnya menurut Hartono Hadisoeprapto bahwa Jaminan adalah sesuatu yang diberikan kepada kreditur untuk memberikan keyakinan bahwa debitur akan memenuhi kewajiban yang dapat dinilai dengan

35

ibid

50

uang yang timbul dari suatu perikatan. Adapun pengertian lainnya menurut M. Bahsan berpendapat bahwa Jaminan adalah segala sesuatu yang diterima oleh kreditur dan diserahkan debitur untuk menjamin suatu utang piutang dalam masyarakat. Serta Seminar Badan Pembinaan Hukum Nasional di Yogyakarta berpendapat bahwa Jaminan adalah menjamin dipenuhinya kewajiban yang dapat dinilai dengan uang yang timbul dari suatu perikatan hukum. Oleh karena itu, hukum jaminan erat sekali dengan hukum benda.36 2. Prinsip-Prinsip Kredit Kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yang diberikan oleh bank mengandung risiko, sehingga dalam setiap pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah harus memperhatikan asas-asas perkreditan atau pembiayaan berdasarkan prinsip kehati-hatian. Untuk itu, sebelum memberikan kredit bank harus melakukan penilaian yang seksama terhadap berbagai aspek.37 Berdasarkan penjelasan Pasal 8 Undang-Undang Perbankan yang mesti dinilai oleh bank sebelum memberikan kredit adalah watak, kemampuan, modal, agunan, dan prospek usaha dari nasabah debitur, yang kemudian dikenal sebagai Prinsip 5 C’s. Prinsip 5 C’s ini akan memberikan informasi mengenai itikad baik (Willingness to pay) dan kemampuan membayar (Ability to pay ) nasabah untuk melunasi pinjaman beserta bunganya.38 a. Penilaian Watak (Character) 36

Salim H.S, Perkembangan Hukum jaminan di Indonesia, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm. 22. 37 Racmadi Usman, Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia, Cetakan II, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003, hlm. 240. 38 Dahlan Siamat, Manajemen Bank Umum, Jakarta: Intermedia, 1993, hlm. 99.

51

Penilaian watak atau kepribadian calon debitur dimaksudkan untuk mengetahui kejujuran dan itikad baik calon debitur untuk melunasi atau mengembalikan pinjamannya. Sehingga tidak akan menyulitkan bank dikemudian hari. Hal ini dapat diperoleh terutama didasarkan kepada hubungan yang telah terjalin antara bank dan calon debitur atau informasi yang diperoleh dari pihak lain yang mengetahui moral, kepribadian dan perilaku calon debitur dalam kehidupan sehariharinya. b. Penilaian Kemampuan (Capacity) Bank harus meneliti tentang keahlian calon debitur dalam bidang usahanya dan kemampuan manajerialnya. Sehingga bank yakin bahwa usaha yang akan dibiayainya dikelola oleh orang-orang yang tepat, sehingga calon debiturnya dalam jangka waktu tertentu maupun melunasi atau mengembalikan pinjamannya. c. Penilaian terhadap Modal (Capital) Bank harus melakukan analisis terhadap posisi keuangan secara menyeluruh mengenai masa lalu dan yang akan dating. Sehingga dapat diketahui kemampuan pemodalan calon debitur dalam pembayaran proyek atau usaha calon debitur yang bersangkutan. d. Penilaian terhadap Agunan (Colleteral) Untuk menanggung pembayaran kredit macet, calon debitur umumnya wajib menyediakan jaminan berupa agunan yang berkualitas tinggi dan mudah dicairkan yang nilainya minimal sebesar jumlah kredit atau

52

pembiayaan yang diberikan kepadanya. Untuk itu sudah seharusnya bank wajib meminta agunan tambahan dengan maksud jika calon debitur tidak dapat melunasi kreditnya, maka agunan tambahan tersebut dapat dicairkan guna menutupi pelunasan. e. Penilaian terhadap Prospek Usaha Nasabah Debitur (Kondisi Ekonomi) Bank harus menganalisis keadaan pasar didalam atau diluar negeri baik masa lalu maupun masa yang akan datang. Sehingga masa depan pemasaran dari hasil proyek atau usaha calon debitur yang dibiayai bank dapat diketahui. 3. Tujuan dan Fungsi kredit Kredit pada awal perkembangannya mengarahkan fungsinya untuk merangsang bagi kedua belah pihak untuk saling menolong untuk tujuan pencapaian kebutuhan, baik dalam bidang usaha maupun kebutuhan sehari-hari. Pihak yang mendapatkan kredit harus dapat membuktikan prestasi yang lebih tinggi berupa keemajuan-kemajuan pada usahanya atau mendapatkan pemenuhan atas kebutuhannya. Adapun pihak yang memberi kredit, secara materil harus mendapatkan rentabilitas berdasarkan pertimbangan yang wajar dari modal yang dijadikan objek kredit. Suatu kredit mencapai fungsinya apabila secara sosial ekonomis, baik bagi debitur, kreditur maupun masyarakat membawa pengaruh pada tahapan yang lebih baik. Maksudnya, baik pihak debitur maupun kreditur mendapatkan kemajuan. Kemajuan tersebut dapat tergambarkan apabila mereka mengalami keuntungan juga mengalami peningkatan kesejahteraan dan masyarakat pun atau negara

53

mengalami suatu penambahan dari penerimaan pajak, kemajuan ekonomi, baik yang bersifat mikro maupun makro. Dari manfaat nyata dan manfaat yang diharapkan maka kredit dalam perekonomian dan perdagangan mempunyai fungsi: a. Meningkatkan daya guna uang; b. Meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang; c. Meningkatkan daya guna dan peredaran barang; d. Salah satu alat stabilitas ekonomi; e. Meningkatkan kegairahan berusaha; f. Meningkatkan pemerataan pendapatan; dan g. Meningkatkan hubungan internasional. 4. Jenis-Jenis Kredit Kredit khususnya kredit perbankan terdiri dari beberapa jenis apabila dilihat dari beberapa segi kriteria tertentu. Dalam hal ini, jenis kredit yang ada sekarang juga tidak dapat dipisahkan dari kebijakan perkreditan yang telah digariskan dengan sesuai tujuan pembangunan. Semula kredit berdasarkan kepercayaan murni yaitu berbentuk kredit perorangan karena kedua belah pihak saling mengenal, dengan berkembangnya waktu maka perkreditan perorangan semakin mengecil perannya digantikan oleh kredit dari lembaga perbankan. Jenis kredit perbankan dapat dibedakan dengan mengacu kepada kriteria tertentu, yaitu : a. Jenis Kredit menurut Kelembagaannya; b. Jenis Kredit menurut Jangka waktu;

54

c. Jenis Kredit menurut Tujuan penggunaan kredit; d. Jenis Kredit menurut Aktivitas perputaran usaha; e. Jenis Kredit menurut Jaminannya; f. Jenis Kredit menurut Objek yang ditrasfer. Pengelompokan kredit dengan melihat jenisnya tersebut tidaklah merupakan sesuatu yang kaku, pengelompokan tersebut hanyalah untuk mempermudah penatalaksanaannya, karena pada dasarnya kredit tersebut mempunyai suatu kesamaan yang asasi, maksudnya satu jenis kredit dapat saja dimasukan dalam beberapa pengklasifikasian. a. Menurut kelembagaan jenis kredit terdiri dari tiga, yaitu : 1) Kredit Perbankan Kredit perbankan kepada masyarakat untuk kegiatan usaha, dan atau konsumsi. Kredit ini diberikan oleh bank pemerintah atau bank swasta kepada dunia usaha untuk membiayai sebagian kebutuhan permodalan, dan atau kredit bank kepada individu untuk membiayai pembelian kebutuhan hidup yang berupa barang maupun jasa. 2) Kredit Likuiditas Kredit likuiditas yaitu kredit yang diberikan oleh bank sentral kepada bank-bank yang beroperasi di Indonesia, yang selanjutnya digunakan sebagai dana untuk membiayai kegiatan perkreditannya. Pelaksanaan kredit ini, merupakan operasi Bank Indonesia dalam rangka pelaksanaan fungsinya yang

55

dinyatakan sesuai dengan ketentuan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1968 Tentang Bank sentral, yaitu untuk memajukan perkreditan, sekaligus bertindak mengadakan peengawasan terhadap urusan kredit. Dengan demikian Bank Indonesia mempunyai wewenang untuk menetapkan batasbatas kuantitatif dan kualitatif dibidang perkreditan bagi perbankan yang ada. 3) Kredit Langsung Kredit ini diberikan oleh Bank Indoneia kepada lembaga pemerintah atau semi pemerintah. Misalnya Bank Indonesia memberikan kredit langsung kepada bulog dalam rangka pelaksanaan program pengadaan pangan atau pemberian kredit langsung kepada Pertamina atau pihak ketiga lainnya.39 b. Berdasarkan jangka waktu dan penggunaanya kredit dapat digolongkan menjadi tiga jenis, yaitu : 1) Kredit jangka pendek yaitu kredit yang berjangka waktu maksimum 1 tahun, bentuknya dapat berupa kredit pembeli dan kredit wesel, juga dapat berbentuk kredit modal kerja. 2) Kredit jangka menengah yaitu kredit berjangka waktu antara 1 (satu) tahun sampai 3 (tiga) tahun, bentuknya dapat berupa kredit investasi jangka menengah.

39

Muhamad Djumhana, Hukum Perbankan di Indonesia edisi Ke 1, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1993, hlom. 221.

56

3) Kredit jangka panjang yaitu kredit yang berjangka waktu lebih dari 3 (tiga) tahun. Kredit jangka panjang ini pada umumnya yaitu kredit investasi yang bertujuan menambah modal perusahaan dalam rangka untuk melakukan rehabilitasi, ekspansi dan pendirian proyek baru. c. Jenis kredit berdasarkan tujuan penggunaan Dalam segi tujuan penggunaan kredit, jenis kredit dibagi atas : 1) Kredit konsumtif merupakan kredit yang diberikan oleh bank pemerintah, atau bank swasta yang diberikan kepada debitur untuk membiayai keperluan konsumsinya seperti kredit profesi, kredit perumahan, kredit kendaraan bermotor. 2) Kredit produktif yang terdiri dari : a) Kredit investasi yaitu kredit yang ditujukan untuk penggunaan sebagai pembiayaan modal tetap atau untuk membeli barang modal seperti peralatan produksi, gedung dan mesin-mesin juga untuk membiayai rehabilitasi,

dan

ekspansi,

relokasi

proyek

atau

pendirian proyek baru. Adapun angka waktunya dapat berjangka waktu menengah atau jangka waktu panjang. b) Kredit Modal Kerja Kredit modal kerja, yaitu kredit modal kerja yang diberikan baik dalam rupiah maupun valuta asing untuk memenuhi modal kerja yang habis dalam satu siklus

57

usaha dalam jangka waktu maksimal satu tahun dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan antara para pihak yang bersangkutan. Dapat juga dikatakan bahwa kredit ini diberikan untuk membiayai modal kerja, dan modal kerja adalah jenis pembiayaan yang diperlukan oleh perusahaan untuk operasi perusahaan sehari-hari. 3) Perpaduan antara kredit konsumtif dan kredit produktif. d. Jenis kredit berdasarkan aktivitas perputaran usaha Dari segi berdasarnya aktivitas perputaran usaha, yaitu melihat dinamika, sektor yang digeluti, aspek yang dimiliki, dan sebagainya, maka jenis kredit terdiri dari : 1) Kredit kecil, yaitu kredit yang diberikan kepada pengusaha yang digolongkan sebagai pengusaha kecil. 2) Kredit menengah, yaitu kredit yang diberikan kepada pengusaha yang asetnya lebih besar dari pada pengusaha kecil. 3) Kredit besar, kredit besar pada biasanya ditinjau dari segi jumlah kredit yang diterima oleh debitur. Dalam pelaksanaan pemberian kredit yang besar ini tidak dengan melihat risiko yang besar pada biasanya memberikannya secara kredit sindikasi maupun konsorsium. e. Jenis kredit berdasarkan jaminannya Dalam segi jaminannya jenis kredit dapat dibedakan :

58

1) Kredit tanpa jaminan, yaitu pemberian kredit tanpa jaminan materi (agunan fisik), pemberiannya sangatlah selektif dan ditujukan kepada nasabah besar yang telah terjadi bonafiditas, kejujuran dan ketaatannya dalam transaksi perbankan maupun kegiatan usaha yang dijalaninya. 2) Kredit dengan jaminan, yaitu kredit model yang diberikan kepada

debitur

selain

didasarkan

adanya

keyakinan

kemampuan debitur juga didasarkan kepada adanya agunan atau jaminan yang berupa fisik sebagai jaminan tambahan. f. Jenis kredit berdasarkan objek yang ditrasfer : 1) Kredit uang, yaitu dimana pemberian dan pengembalian kredit dilakukan dalam bentuk uang. 2) Kredit bukan uang, yaitu dimana diberikan dalam bentuk barang, jasa dan pengembaliannya dilakukan dalam bentuk uang. C. Wanprestasi 1. Pengertian Wanprestasi Prestasi adalah suatu yang wajib di penuhi oleh debitur dalam setiap perikatan. Dengan kata lain, prestasi adalah objek kegiatan. Dalam hukum perdata, kewajiban memenuhi prestasi selalu disertai jaminan harta kekayaan debitur. Dalam Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUH Perdata, dinyatakan “Bahwa semua harta kekayaan debitur, baik yang bergerak maupun tidak bergerak, baik yang sudah ada ataupun yang akan ada, menjadi jaminan pemenuhan utangnya

59

terhadap kreditur”. Akan tetapi, jaminan kreditur umum ini dapat dibatasi dengan jaminan khusus berupa benda tertentu yang diterapkan dalam perjanjian antara pihak-pihak. Sebagai objek perikatan, prestasi memiliki sifat-sifat tertentu agar ketentun yang tertuang dalam perikatan dapat dengan sepenuhnya dilaksanakan oleh debitur. Sifat-sifat prestasi adalah sebagai berikut: a. Sesuatu yang sudah tertentu atau dapat ditentukan. Dengan demikian, perbuatan debitur telah sesuai dengan ketentuan atau perbuatan yang telah ditentukan, perikatan dapat dibatalkan atau batal dengan sendirinya. Pasal 1320 sub 3 KUH Perdata menyebutkan sebagai unsur terjadinya persetujuan, suatu objek tertentu hendaknya ditafsirkan sebagai suatu yang dapat ditentukan. b. Sesuatu yang mungkin dapat dilakukan oleh debitur, artinya perbuatan yang dilakukan oleh debitur sangat wajar dan mudah untuk dilakukan. Apabila prestasi yang harus dilakukan oleh debitur merupakan suatu yang tidak mungkin atau tidak wajar, perikatan tersebut batal. c. Sesuatu yang diperbolehkan oleh undang-undang, ketentuan kesusilaan, ketentuan agama, dan tidak bertentangan dengan ketertiban umum. Sesuatu yang memberikan manfaat untuk kreditur, manfaat dalam arti sifat dari benda dan jasanya sehingga kreditur dapat menggunakan, memberdayakan, menikmati dan mengambil hasilnya.

60

d. Terdiri atas satu atau lebih bentuk perbuatan. Jika prestasi itu berupa satu kali perbuatan yang dilakukan lebih dari satu kali dapat mengakibatkan pembatalan perikatan. 2. Bentuk wanprestasi Bentuk-bentuk prestasi berdasarkan ketentuan Pasal 1234 KUH Perdata adalah: a. Memberikan Sesuatu; b. Berbuat Sesuatu; c. Tidak Berbuat Sesuatu. Pasal 1235 Ayat (1) KUH Perdata, peringatan pemberian sesuatu adalah menyerahkan kekuasaan yang real atau suatu benda dari debitur kepada kreditur, misalnya dalam perjanjian jual beli, sewa menyewa, perjanjian gadai dan perjanjian utang piutang. Dalam perikatan yang objeknya “berbuat sesuatu”, debitur wajib melakukan perbuatan tertentu yang telah ditetapkan dalam perikatan. Dalam melakukan perbuatan, debitur tidak bebas melakukannya, tetapi diatur oleh berbagai kesepakatan yang tertuang dalam perjanjian. Artinya, debitur harus memenuhi semua ketentuan dalam perikatan dan bertanggung jawab apabila terdapat perbuatan yang menyimpang dari ketentuan perikatan. Prestasi lainya adalah “Tidak Berbuat Sesuatu”, artinya debitur bersifat pasif karena telah ditetapkan dalam perikatan. Apabila debitur melakukan perbuatan tertentu yang seharusnya tidak diperbuat, ia dinyatakan telah melanggar perikatan.

61

3. Akibat Wanprestasi Wanprestasi pada dasarnya tidak diharapkan dan diinginkan oleh kedua belah pihak dalam suatu perjanjian, baik pihak kreditur maupun debitur. Jika salah satu pihak lalai memenuhi suatu prestasi maka akan timbul suatu akibat, Adapun akibat adanya wanprestasi, yaitu sebagai berikut : a. Penuntutan pelaksanaan prestasi oleh kreditur; b. Pembayaran ganti rugi oleh debitur kepada kreditur (Pasal 1243 KUH Perdata); c. Beban risiko beralih untuk kerugian debitur apabila halangan tersebut timbul setelah debitur wanprestasi, kecuali bila ada kesengajaan atau kesalahan besar dari pihak kreditur. Oleh karena itu, debitur tidak dibenarkan untuk berpegang pada keadaan memaksa. d. Kreditur dapat mebebaskan diri dari kewajibanya memberikan kontra prestasi dalam perjanjian timbal balik dengan dasar Pasal 1266 KUH Perdata. 4. Ganti kerugian a. Pengertian Kerugian Kerugian adalah kerugian nyata yang terjadi karena wanprestasi. Adapun besarnya kerugian ditentukan dengan membandingkan keadaan kekayaan setelah wanprestasi dengan keadaan jika sekiranya tidak terjadi wanprestasi. Pengertian kerugian dikemukakan oleh Yahya Harahap, ganti rugi ialah “kerugian nyata” yang ditimbulkan perbuatan wanprestasi. Kerugian nyata ini ditentukan oleh suatu perbandingan keadaan yang tidak dilakukan oleh pihak debitur. Bahwa Pasal 1243

62

-1248 KUH Perdata merupakan pembatasan-pembatasan yang sifatnya sebagai perlindungan undang-undang terhadap debitur dari perbuatan sewenang-wenang pihak kreditur sebagai akibat wanprestasi. Pengertian kerugian yang lebih luas dikemukakan oleh Mr. J. H Nieuwenhuis sebagaimana yang diterjemahkan oleh Djasadin Saragih, kerugian adalah berkurangnya harta kekayaan pihak yang satu, yang disebabkan oleh perbuatan yang melanggar norma oleh pihak yang lain. Yang dimaksud dengan pelanggaran norma ini adalah berupa wanprestasi dan perbuatan melawan hukum. b. Unsur-Unsur Ganti Rugi Dalam Pasal 1246 KUH Perdata Menyebutkan : “ Biaya, rugi dan bunga yang oleh siberpiutang boleh dituntut akan penggantiannya, terdirilah pada umumnya atas rugi yang telah dideritanya dan untung yang sediannya harus dapat dinikmatinya, dengan tak mengurangi pengecualian-pengecualian serta perubahan-perubahan yang akan disebut dibawah ini”. Menurut Abdulkadir Muhamad, dari Pasal 1246 KUH Perdata tersebut dapat ditarik unsur-unsur ganti rugi adalah sebagai berikut: 1) Ongkos-ongkos atau biaya-biaya yang telah dikeluarkan. 2) Kerugian karena kerusakan, kehilangan barang kreditur akibat kelalaian debitur. 3) Bunga atau keuntungan yang diharapkan. c. Sebab kerugian Dari pengertian kerugian pada sub bab sebelumnya dapat kita lihat bahwa kerugian adalah suatu pengertian kausal, yakni berkurangnya harta kekayaan (perubahan Sebab keadaan berkurangnya harta kekayaan), dan diasumsikan adanya suatu peristiwa yang menimbulkan perubahan tersebut. Syarat untuk

63

menggeserkan kerugian itu kepada pihak lain oleh pihak yang dirugikan adalah bahwa kerugian tersebut disebabkan oleh pelanggaran suatu norma oleh pihak lain tersebut 1) Hubungan Sine Qua Non (Von Buri) Syarat pertama untuk membebankan kerugian pada orang lain adalah bahwa telah terjadi pelanggaran norma yang dapat dianggap sebagai condicio sine qua non kerugian tersebut. Menurut teori ini suatu akibat ditimbulkan oleh berbagai peristiwa yang tidak dapat ditiadakan untuk adanya akibat tersebut. Berbagai peristiwa tersebut merupakan suatu kesatuan yang disebut “sebab”. 2) Hubungan Adequat (Von Kries) Kerugian

adalah

akibat adequat pelanggaran

norma

apabila

pelanggaran norma demikian meningkatkan kemungkinan untuk timbulnya kerugian demikian. Inilah inti ajaran penyebab yang adequat. Teori ini berpendapat bahwa suatu syarat merupakan sebab, jika menurut sifatnya pada umumnya sanggup untuk menimbulkan akibat. Selanjutnya Hoge Raad memberikan perumusan, bahwa suatu perbuatan

merupakan

sebab

jika

menurut

pengalaman

dapat

diharapkan/diduga akan terjadinya akibat yang bersangkutan. Ajaran ini mencampur adukkan antara causalitet dan pertanggunganjawaban.

64

d. Wujud Ganti Kerugian Pada umumnya ganti rugi diperhitungkan dalam sejumlah uang tertentu. Hoge Raad malahan berpendapat, bahwa penggantian “ongkos, kerugian, dan bunga” harus dituangkan dalam sejumlah uang tertentu. Namun jangan menjadi

rancu;

kreditur

bisa

saja

menerima

penggantian innatura dan

membebaskan debitur. Yang tidak dapat adalah bahwa debitur menuntut kreditur agar menerima ganti rugi dalam wujud lain daripada sejumlah uang. Pitlo berpendapat bahwa undang-undang kita tidak memberikan dasar yang cukup kuat untuk kita katakan, bahwa tuntutan ganti rugi hanya dapat dikemukakan dalam sejumlah uang tertentu. Alasan pokoknya sebenarnya adalah bahwa berpegang pada prinsip seperti itu banyak kesulitan-kesulitan dapat dihindarkan. Anehnya, kalau ganti rugi itu berkaitan dengan onrechtmatige daad, maka syarat “dalam wujud sejumlah uang” tidak berlaku, karena Hoge Raad dalam kasus seperti itu membenarkan tuntutan ganti rugi dalam wujud lain. Walaupun demikian hal itu tidak berarti, bahwa untuk setiap tuntutan ganti rugi kreditur harus membuktikan adanya kepentingan yang mempunyai nilai uang. Hal itu akan tampak sekali pada perikatan untuk tidak melakukan sesuatu, dimana pelanggarannya biasanya menimbulkan kerugian yang sebenarnya tidak dapat dinilai dengan uang.

Life Enjoy

" Life is a reality to be experienced! "

Get in touch

Social

© Copyright 2016 - 2019 FEXDOC.COM - All rights reserved.